Menghindari Sengketa Usaha Kopdes dan Koperasi Guru: Panduan Advokasi Regulasi dari PGRI

JAKARTA – Pengurus Besar Persatuan Guru Republik Indonesia (PB PGRI) merilis Panduan Advokasi Regulasi Pencegahan dan Penyelesaian Sengketa Usaha Koperasi Desa (Kopdes) dan Koperasi Pegawai Republik Indonesia (KPRI) / Koperasi Guru. Panduan ini diluncurkan untuk merespons potensi tumpang-tindih lini bisnis, klaim kepemilikan aset, serta perselisihan marjin usaha yang rawan memicu konflik horizontal antara pengelola koperasi desa dan unit usaha pendidik di satuan pendidikan.

PGRI menegaskan bahwa hubungan antara Kopdes dan Koperasi Guru harus dibangun di atas asas kemitraan strategis yang saling menguntungkan (win-win partnership), bukan persaingan usaha yang merugikan atau memicu sengketa hukum yang mengganggu stabilitas iklim pendidikan.

4 Alur Panduan Advokasi Regulasi Penyelesaian Sengketa

1. Pembakuan Perjanjian Kerja Sama (PKS) Berpayung Hukum Legitim

PGRI mewajibkan seluruh bentuk kemitraan usaha antara Koperasi Guru dan Kopdes dituangkan dalam Memorandum of Understanding (MoU) dan Perjanjian Kerja Sama (PKS) yang rinci secara tertulis. PKS wajib mencantumkan secara tegas pembagian hak dan kewajiban, skema pembagian margin/SHU, mekanisme penyelesaian wanprestasi, serta penetapan hak milik atas aset bersama.

2. Pembentukan Forum Mediasi Paralegal Internal PGRI

Sebelum membawa potensi sengketa ke ranah hukum luar, PGRI menginstruksikan pengaktifan Forum Mediasi Paralegal di tingkat Pengurus Cabang/Kabupaten. Forum ini bertindak sebagai mediator independen untuk menyelesaikan perselisihan bisnis melalui musyawarah mufakat, guna menjaga hubungan baik antara warga sekolah dan masyarakat desa setempat.

3. Pemisahan Aset Sekolah dan Aset Kemitraan Koperasi

Untuk menghindari sengketa klaim lahan dan sarana fisik, PGRI melarang keras pembikinan unit usaha fisik Kopdes yang memanfaatkan aset inventaris milik negara/sekolah tanpa izin resmi pengelolaan (Right of Use). Seluruh aset operasional kemitraan wajib dicatat terpisah dari Barang Milik Negara (BMN) / Barang Milik Daerah (BMD).

4. Pendampingan & Mitigasi Litigasi Penuh via LKBH PGRI

Jika terjadi pelanggaran kontrak, intimidasi, atau gugatan hukum dari pihak ketiga terhadap Koperasi Guru, LKBH PGRI siap memberikan pendampingan hukum penuh (Legal Representation). Advokat LKBH PGRI akan pasang badan membela hak-hak ekonomis dan legalitas para pendidik dari tindakan sewenang-wenang.

Matriks Mitigasi Risiko Sengketa Usaha Koperasi

«Kemitraan usaha dibentuk untuk memperkuat kesejahteraan, bukan untuk menyemaikan perselisihan. Dengan regulasi yang jelas dan pendampingan hukum yang kuat, Koperasi Guru dan Kopdes dapat tumbuh bersama secara sehat dan bermartabat.» — Pengurus Besar PGRI / LKBH PGRI.